Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Soppeng 2025

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur bahwa
setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi terhadapkinerja pelaksana pelayanan publik. Salah satu bentuk evaluasi ini diwujudkan melaluipenyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana yang diatur dalamPermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai salah satupenyelenggara pelayanan publik yang menyediakan data dan informasi statistik, senantiasaselalu berusaha memberikan pelayanan prima kepada konsumen. BPS telahmenyelenggarakan SKM secara rutin tiap tahun yang diintegrasikan ke dalam SurveiKebutuhan Data (SKD). Survei ini selain bertujuan untuk mendapatkan persepsi kepuasankonsumen terhadap pelayanan data BPS, juga bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhandata dan persepsi kepuasan konsumen terhadap kualitas data yang dihasilkan BPS.